By:
Nahlia Hanifah, Siswa kelas IX A SMP N 1 Haurgeulis 2016, sebuah ungkapan rasa sangat mendalam yang penulis rasakan.
Pertanian merupakan salah satu
unsur penting bagi sebuah negara. Begitu pun Indonesia, negara kita dikenal
dengan sebutan negara agraris. Pepatah Jawa mengatakan, “Gema Ripah Loh Jenawi,
Toto Tentrem Karti Raharjo” yang berarti Kekayaan alam yang berlimpah, Keadaan
yang tentram. Pepatah jawa tersebut sangat mengambarkan tanah air ini. ‘Orang
bilang tanah kita tanah surga’ benar halnya secuplik lirik dari lagu Koes Ploes
yang berjudul tanah surga, hampir seluruh jenis tanaman bisa di tanam di bumi
pertiwi.
Tanpa adanya sektor pertanian akan
membuat suatu negara bergantung kepada negara lainnya. Dengan begitu berita
impor beras di Indonesia menimbulkan kontraversi di berbagai kalangan. Banyak
orang berkata, ‘Tindak lanjut dari pemerintah masih dirasa minim. Sangat
kentara bahwa tindakan yang dilakukan sejauh ini masih omdo alias omong doang.
Sehingga sektor pertanian Indonesia pun tidak pernah mengalami kemajuan. No action talk only.’
Perkataan itu diperkuat berdasarkan
rasio antara biaya yang dikeluarkan petani dengan yang diterimanya justru
menunjukkan penurunan di bulan April. Artinya, kesejahteraan petani turun saat
dia justru memegang hasil panen. Jelas bahwa harga produk pertanian saat panen
raya cenderung turun, karena pasokan sedang berlebihan. Tak bisa dipungkiri
berita tersebut menmbayang-bayangi para petani. Penulis mencontohkan apa yang terjadi di salah satu desa penghasil padi di Kabupaten
Indramayu-Jawa Barat, dimana penulis tinggal. Di desa tersebut, petani mengalami
keresahan akibatnya banyak petani banting stir ke profesi yang lebih
menjanjikan, mereka menjual lahan pertanian untuk biaya menjadi TKI. Padahal
Indramayu salah satu Lumbung Padi Nasional, bahkan menjadi Balai Penelitian
Padi Nasional. Ironisnya Indramayu memberikan kontribusi devisa terbesarnya
melalui TKI. Inilah realita bahwa masyarakat lebih memilih bekerja di luar
negeri ketimbang mengembangkan lahannya. Faktanya masyarakat kecil memberikan
pajak terbesar untuk negerinya. Berbanding terbalik dengan milioner di
Indonesia yang menghindar dari kewajiban pajak dengan mendepositkan sebagian
besar uangnya di luar negeri. Disitulah penulis terpanggil menjadi accounting
cosultan.
Lantas apa pemerintah tinggal diam
ataupun duduk manis tompang dagu. Tentu tidak. Banyak berita-berita menaruh
tajuk utama mengenai ketahanan pangan dan perbaikan yang dicanangkan oleh
pemerintah, khususnya menteri pertanian, Andi Amran Sulaiman masih terus
berambisi mencapai swasembada pangan dan beliau juga menegaskan bahwa impor
pangan bukanlah warisan yang harus dijalankan. Sebuah kebijakan publik yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyat, seperti Refocusing anggaran dan kegiatan, program-program upaya khusus
(UPSUS) hingga mengklaim sistem lelang jabatan dilakukan secara transparan
adalah salah satu tindakan yang dilakukan
.
Pemerintah sudah menunjukkan
kinerja yang baik, tapi mengapa para generasi muda lebih menunjukkan ketertarikkannya
di bidang IT, Sosial, Politik, terkecuali bidang pertanian. Kita tilik lebih
jauh alasan bidang tersebut lebih diminati dikarenakan pekerjaan yang lebih
menjanjikan, belum lagi pandangan generasi muda yang
masih menganggap bahwa bertani hanyalah mencangkul tanah. Sehingga tiada lagi generasi muda yang mau mengerjakan lahan.
Sedangkan kemajuan suatu negara bergantung pada jiwa-jiwa muda. Mungkin saja 5
tahun yang akan datang negara kita yang dulunya eksportir pangan akan berubah
menjadi importir.
Lalu apa akan terus
seperti ini. Swasembada pangan sangat
penting. Namun, ada yang lebih penting yaitu Sumber Daya Manusianya. Lagi-lagi
permerintah memegang tanggung jawab yang sangat penting, para wakil rakyat
harus berfikir dua kali lebih keras bahwa bertani bukan hanya mencangkul,
sebaliknya memberi dukungan dan motivasi pada generasi muda.
Generasi muda adalah bibit unggul yang akan tumbuh
berkembang seiring jalannya zaman, layaknya sebuah bibit unggul maka ia harus
dirawat dipupuk jiwa sosialnya, dan disirami ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Sehingga mereka akan berfikir bahwa suatu perubahan di mulai dari dirinya. Dan
tiada lagi impor beras tidak berkualitas dengan harga murah.
“Sampai detik ini dari tahun lalu, kita belum makan beras
impor. Memang ada impor, tapi hal itu hanya untuk cadangan saja. Karena
beras dalam negeri kita mencukupi, jadi tidak perlu makan beras impor,”
pungkasnya, Menteri Pertanian.
Sejarah mencatat hasil dari
‘Reformasi’ Kementerian Pertanian sudah benar dirasakan sebagian petani. Yang
berarti pemerintah sudah sangat memperhatikan kesejahteraan petani, walaupun
masih saja ada daerah yang tidak terciprat dikarenakan banyak program yang
masih dicuil sedikit demi sedikit untuk menggembungkan kantong pribadi. Di
tingkat pemerintahan terendah saja terjadi praktik pemungutan liar. Seperti
yang penulis alami saat membuat SKTM sebagai salah satu syarat dalam beasiswa, penulis
dikenakan biaya administrasi yang tidak jelas kepentingannya. Andaikata korupsi
bisa sepenuhnya dihilangkan dari tubuh pemerintahan dan aliran dana dapat di
prsentasikan secara transparan dari wakil rakyat kepada rakyatnya, maka sektor
pertanian kita yang mundur ini, dapat kembali maju seperti jaman yang silam.
Udah alumni ya pak?? Hiks...
BalasHapus